Pertamina Patra Niaga Harus Siapkan Solusi Bila Harga BBM Tidak Terprediksi

26-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemun Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Pertamina Patra Niaga, di Bandar Lampung, Senin (26/9/2022). Foto: Nadhen/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai skenario sebagai solusi jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak terkendali. Aria Bima menyatakan, ada beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi harga minyak. Fluktuasi harga minyak ini tentu akan berdampak pada penentuan harga BBM di dalam negeri. Seperti diketahui, saat ini beberapa negara sudah mulai mengelami resesi ekonomi. Krisis pun terjadi di berbagai lini termasuk krisis energi. Indonesia juga turut terdampak akan hal tersebut.

 

Oleh karena itu, Aria Bima meminta agar PT Pertamina Patra Niaga membuat skema untuk mengatasi krisis ini. Terlebih Indonesia cukup bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri. "Skenario-skenario harus disiapkan pada saat harga BBM nanti memang unpredictable," ujarnya usai memimpin pertemun Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Pertamina Patra Niaga, di Bandar Lampung, Senin (26/9/2022).

 

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan tersebut ikut menyoroti gejolak yang terjadi di negeri ini akibat kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal September 2022 lalu. Ia meminta agar ada kerja sama antar perusahaan BUMN sebagai salah satu solusinya. PT Pertamina Patra Niaga saat ini sedang menjajaki kerja sama dengan PT Telkom Indonesia untuk membuat kartu BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak.

 

Aria Bima pun meminta agar PT Pertamina Patra Niaga dan PT Telkom bekerja sama dengan baik menjalankan wacana kartu BBM subsidi tersebut. Dengan adanya kartu itu, ia yakin penyaluran subsidi BBM akan tepat sasaran. "Kita berharap untuk Patra Niaga lebih bisa menerapkan dan bisa kerja sama di dalam menggunakan berbagai sistem supaya penerapan bbm bersubsidi nanti bisa sesuai sasaran yang mana itu kita akan melihat sejauh mana penggunaan kartu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut. (ndn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...